Pemerintah daerah harus membangun desa cerdas dan desa inovatif agar dapat berjalan seiring dengan tren pengembangan kota cerdas (smart city) di Indonesia. Hal itu disampaikan Ketua Umum Perhimpunan Periset Indonesia (PPI) Syahrir Ika.
Menurutnya pemerintah dapat membangun Indonesia dari desa dengan mengembangkan program desa cerdas (smart village). Program desa cerdas harus berjalan seiring dengan tren pembangunan smart city di Indonesia.
“Jika hanya dikembangkan kota cerdas maka berpeluang terjadinya ketimpangan sosial. Tentu ini semakin lebar," kata Syahrir dalam keterangannya, Kamis (29/8/2024).
Data terakhir menunjukkan Indonesia memiliki 83.000 desa dengan jumlah desa mandiri sebanyak 2.000 desa. Di mana dari angka tersebut, baru 2,4 persen desa yang mandiri.
"Ini program yang berat untuk pemerintah di bawah kabinet baru. Jika separuh saja dari total desa di Indonesia tergolong mandiri, maka Indonesia pasti sudah sangat maju," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pakar PPI Siti Zuhro mengatakan selama ini desa memang identik dengan kesan inferior seperti tertinggal, kumuh, tradisional, dan terpencil. Padahal, dari sudut pandang subjek pembangunan, desa adalah aset yang luar biasa untuk membangun desa.
"Desa adalah ujung tombak. Ini untuk melakukan pembangunan di tanah air," ucap Siti Zuhro.
Pemerintah Indonesia sebetulnya telah menyadari desa sebagai ujung tombak pembangunan dengan dikucurkannya Dana Desa sejak 2015 hingga sekarang. "Jumlah Dana Desa dari tahun ke tahun terus meningkat sebagai bukti kepedulian negara, tetapi konsepnya harus terus dimatangkan menjadi multidimensi sehingga terjadi perbaikan terus menerus," katanya.
Desa cerdas akan melahirkan banyak inovasi-inovasi sehingga desa cerdas dapat berkembang menjadi desa inovasi. Saat ini inovasi pelayanan yang paling sering menonjol baru desa pariwisata. Padahal, desa membutuhkan banyak inovasi.
"Secara prinsip terdapat lima pilar yang menjadi penopang desa inovatif. Ini agar masyarakat desa maju," ujarnya.
Sumber :
